Hasto Siap Lindungi Politikus PDIP Harun Masiku

Dalam kasus operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan, KPK menetapkan empat orang lainnya sebagai tersangka.

Empat orang tersebut adalah Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu, Harun Masiku calon anggota legislatif (caleg) PDIP, dan Saeful yang disebut-sebut sebagai staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Dilansir dari sumber lain, kasus ini bermula ketika almarhum Nazarudin Kiemas di Dapil Sumsel I menang sebagai anggota DPR. Karena sudah meninggal, suara kedua terbanyak yakni Riezky Aprilia yang dilantik jadi anggota legislatif oleh KPU. Di sini Harun Masiku menyuap Wahyu Setiawan.

Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Hasto Atmojo Suroyo mengaku lembaganya siap memberikan perlindungan kepada politisi Harun Masiku yang kini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

“Siapa pun bisa, asal memenuhi syarat materil maupun formil,” katanya usai diskusi bertema “Ada Apa Dengan Wahyu?” di Kawasan Tebet, Jakarta, Minggu (19/1).

Hasto menerangkan, apabila status Harun adalah tersangka oleh KPK, maka yang bersangkutan juga dapat dijadikan Justice Collaborator (saksi pelaku yang bekerja sama dengan penyidik atau penuntut umum dalam mengusut kasus tertentu).

“Iya bisa juga (Justice Collaborator),” terangnya.

Adapun syarat formil yang dimaksud Hasto adalah soal kelengkapan identitas. Sementara syarat materilnya adalah ditetapkan sebagai saksi dan korban oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini KPK.

“Bisa juga dia melapor saja ke polisi. Itu bisa menjadi dasar kalau ada perkara pidana yang dia hadapi,” terangnya.

Lebih lanjut Hasto menjelaskan, setelah syarat formil dan materil telah rampung, maka LPSK selanjutnya akan melakukan pengecekan.

“LPSK akan melakukan investigasi apa betul yang bersangkutan memenuhi syarat, kesaksiannya signifikan, atau perkara yang dia mohonkan untuk terlindungi itu berjalan,” tandasnya. [ptd]