Gestur PDIP Yang Ingin (Bunuh) Demokrasi

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan alias PDIP. Dari namanya pasti orang akan mengira bahwa partai berlambang banteng ini gigih memperjuangkan demokrasi. Tapi dari internal organisasi, partai ini terkesan menerapkan sistem oligarki. Kekuasaan dipegang oleh sekelompok kecil keluarga yang mengusung dan menjual semangat bapak bangsa, Presiden RI pertama, Soekarno.

Dari segi eksternal, ternyata penyematan kata demokrasi di nama partai tak seutuhnya berjalan dengan prinsip-prinsip yang ada. Wacana GBHN oleh PDIP yang berpotensi mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara (seperti orba), dan peristiwa perlawanan dalam kasus dugaan suap kader PDIP kepada Komisioner KPU bisa menjadi contoh nyata. Memang secara verbal mereka biasa berkata “demi bangsa dan negara”, tapi secara non verbal terkesan ada upaya untuk membungkam demokrasi.

Coba kita perhatikan posisi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly dalam konferensi pers tim kuasa hukum PDIP. Sekilas terlihat tidak ada masalah, toh Yasonna juga kader PDIP. Akan tetapi secara non verbal, rakyat melihat simbol kekuasaan tengah berada di tengah kegaduhan. Posisi Yasonna sebagai menterinya Jokowi dirasa kurang tepat berada diantara orang yang diduga terlilit kasus hukum KPK (Hasto Kristiyanto).

Simbol sebagai komunikasi non verbal tersebut yang akhirnya diarak oleh PDIP kemana-mana. Di arak ke KPU, ke Dewan Pers, dan ke Kepolisian. Alasannya minta petunjuk. Tapi simbol adanya kekuasaan yang telah melekat sebelumnya tidak bisa dilepaskan begitu saja.

Gerak tim kuasa hukum PDIP dinilai masyarakat sebagai upaya menakuti-nakuti rakyat agar tak berisik nyinyiri kasus suap yang menjerat petinggi PDIP. Kurang lebih sama halnya dengan pemerintah yang katanya mengedepankan Pancasila tapi mengeluarkan kebijakan yang ‘menyenter’ ulama dalam berdakwah serta wacana celana cingkrang dalam perspektif radikal.

Tak membuat rakyat serta merta diam, terbaru sang pemegang daulat rakyat juga ikut masuk ke tengah arus polemik. Dengan gamblang, ia menyatakan dua OTT KPK membuktikan tidak ada pelemahan KPK melalui UU KPK yang baru. Tapi gagalnya KPK menyegel kantor DPP PDIP telah menjadi tolak ukur masyarakat bahwa posisi Dewas KPK yang ditunjuk oleh Presiden bisa melemahkan KPK dari dalam.

PDIP dan kadernya pasti marah kalau mereka di bilang ingin ‘membunuh’ demokrasi. Tapi bagaimana PDIP ingin menghukum asumsi dari apa-apa yang mereka komunikasikan kepada rakyatnya.

Komunikasi tidak hanya sebatas verbal saja. Untaian kata manis atau ngegas dalam debat dan tidak memberikan kesempatan kepada lawan bicara. Komunikasi non verbal seperti gestur, gerak isyarat, bahasa tubuh, simbol, dan gaya emosi, sudah sangat akrab dengan masayarakat kita.

Saya tak menyarankan elite PDIP untuk belajar tentang komunikasi non verbal. Tapi alangkah baiknya PDIP bisa tampil secara natural di hadapan publik dan tak usah panik. Kalau bersih kenapa harus risih. Jadi PDIP tetap ingin (bunuh) demokrasi? [ptd]

Berry Salam, Pegiat Masyarakat Berkeadilan