Defisit Harapan Rakyat Menyambut “Unfaedah” 100 Hari Jokowi

Baca Juga

Bagaimana kinerja 100 hari pemerintahan Jokowi–Ma’ruf Amin? Menurut saya sih mengecewakan. Malahan saya mulai kena defisit harapan. Soalnya yang namanya 100 hari itu kan simbolisasi dari 5 tahun pemerintahan. Kalau 100 harinya sudah hancur-hancuran, tentu kita sulit berharap ke depannya membaik.

Alasan pertama saya soal undang-undang sapu jagat itu, omnibus law, yang katanya bisa membereskan carut-marut investasi. Dulu Jokowi menargetkan Januari 2020 ini, omnibus law bakal dibahas di DPR. Nyatanya, sampai sekarang belum terdengar RUU itu dibahas di Senayan.

Parahnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly malah disibukan dengan urusan partainya. Yasonna terlibat dalam tim hukum PDIP versus KPK. Belakangan, makin parah lagi. Yasonna keseret kasus “hoaks” keberadaan Harun Masiku–mantan politikus PDIP plus tersangka kasus suap mantan komisioner KPU. Padahal, Menkumham itu berada dalam garda terdepan dalam penggolan omnibus law.

Malahan sampai sekarang draft omnibus law itu belum bisa diakses publik. Tidak jelasnya “binatang” omnibus law ini sudah bikin keresahan publik. Kesannya, cuma berfokus pada peningkatan investasi, memangkas regulasi, dan menyederhanakan perizinan. Intinya menguntungkan pengusaha. Tapi apa yang didapat buruh, korban kebijakan, masyarakat secara umum masih belum terang.

Malahan banyak isu negatif soal omnibus law, utamanya RUU Cipta Lapangan Kerja. Lewat perjuangan buruh, sedikit-banyak saya paham, kalau RUU Cilaka itu bakal bikin buruh Indonesia makin sengsara. Ke depannya kebijakan upah minimun bisa dibawa “cincai”, buruh gampang kena PHK, sampai jaminan sosial pasca PHK juga dikurangi.

Di lain sisi pertumbuhan ekonomi Indonesia ngesot.  Pengentasan angka kemiskinan dan pengangguran jauh lebih lelet dibanding era pemerintahan sebelumnya. Perekonomian lesu. Presiden bicara soal upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan melanjutkan pembangunan infrastruktur. Namun, tidak ada kejelasan cara untuk mencapai tujuan tersebut.

Baca juga  Viral Tagar #100HariUnfaedah, Jokowi Tegaskan Tak Punya Target 100 Hari Kerja

Sementara itu target pertumbuhan ekonomi 7 persen per tahun benar-benar menjadi omong kosong. Kenapa saya sebut begitu? Soalnya, tidak pernah ada penjelasan kenapa target itu tidak tercapai. Yang ada, terus-menerus menyalahkan perekonomian global. Terkesan ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Kalau penyebab kegagalannya saja tidak jelas, bagaimana pemerintah bisa optimis menghadapi masa depan?

Tragisnya, pemerintah malah menerbitkan kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat. Iuran BPJS dan cukai rokok naik. ‘Penyesuaian’ tarif tersebut mencekik masyarakat kelas bawah. Akibatnya, daya beli masyarakat menurun. Kondisi ini akan berpengaruh pada tingkat pertumbuhan ekonomi yang melambat.

Ke depannya subsidi elpiji 3 kg bakal dicabut. dan kemungkinan besar hal yang sama akan menimpa Tarif Dasar Listrik dan harga BBM. Rakyat juga “dihisap” oleh kenaikan tarif jalan tol di beberapa ruas tol. Pengguna jalan tol terutama para supir truk menurun penerimaannya, termakan oleh kenaikan biaya transportasi.

Tragisnya, pemerintah malah menunjukkan bias kebijakan. Pemerintah melakukan pembangunan yang justru tidak menjadi prioritas. Kebijakan unfaedah kalau bahasa aktivis-aktivis Twitter. Tiba-tiba pemindahan ibu kota jadi fokus pembangunan utama. Nahasnya, hingga saat ini kemajuan pembangunan calon ibu kota tersebut tidak jelas dan tidak konkrit.

Pendek kata, rakyat mendapat beban yang semakin berat dalam 100 hari pertama pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Untuk membalikkan keadaan, perlu gebrakan radikal dan arah yang jelas mau dibawa kemana ekonomi Indonesia.  Sayangnya, justru hal ini yang tidak tampak. [ptd]

Oleh: Rahmat Thayib, penggiat Gerakan Demokrasi Berkeadaban