Bagi-bagi Proyek Di Ibu Kota Baru

Baca Juga

Biaya pembangunan ibu kota baru diperkirakan mencapai Rp 466 triliun. Dari biaya tersebut, APBN direncanakan hanya berkontribusi sebesar 19%.

Dana Rp 466 triliun tersebut dialokasikan untuk pembangunan sejumlah gedung.

Yang pertama berkaitan dengan fungsi utama, meliputi gedung legislatif, yudikatif, dan eksekutif, serta istana negara dan bangunan strategis TNI/Polri. Kedua, menyediakan fungsi pendukung, seperti rumah dinas untuk ASN dan TNI/Polri, sarana pendidikan seperti gedung sekolah dan perguruan tinggi, sarana kesehatan, dan lembaga pemasyarakatan. Ketiga, untuk penyediaan fungsi penunjang yang meliputi sarana dan prasarana jalan, listrik, telekomunikasi, air minum, drainase, pengolah limbah, dan lain sebagainya. Terakhir adalah biaya untuk pengadaan lahan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pembangunan dengan anggaran yang besar jangan sampai mengganggu anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Pemerintah justru ingin mencari sumber pendanaan yang dilakukan semua negara pada umumnya.

Sumber pendanaan itu bisa didapat melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan investasi swasta.

Jokowi menyebutkan, sejumlah investor ada yang menawarkan pembangunan transportasi yang tidak menggunakan energi fosil.

Sejumlah proyek pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur memang harus dibagi-bagi ke pihak di luar pemerintahan yaitu swasta.

"Justru itu yang kita harapkan, misalnya transportasi ada yang ingin menawarkan, 'Pak transportasi kami bukan dengan energy fossil tapi non fossil', berapa biayanya, oh hitungannya masih silakan kontestasi saja," kata Jokowi.

Tak hanya itu, ada juga investor yang menawarkan pembangunan universitas di lokasi ibu kota baru.

"Ya, silakan. Ngapain kita keluar uang kalau ada dari non-APBN bisa. Dan ini yang sedang kita kembangkan, artinya yang dibangun trust, kepercayaan ibu kota sebuah gagasan yang patut didukung."

Terkait tudingan bagi-bagi proyek dalam pembangunan ibu kota baru, Jokowi menyatakan, tidak bisa semua proyek pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur dikerjakan oleh pemerintah dan menggunakan anggaran negara, melainkan harus mengajak pihak swasta.

"Ya harus dibagi. Masa kita kerjain sendiri. APBN habislah," kata Jokowi dalam dialog bersama wartawan di Hotel Novotel, Kalimantan Timur, Rabu (18/12).

Dia mengakui pembangunan ibu kota baru memang harus membagi-bagi proyek. Bagi-bagi proyek yang dimaksudnya adalah lantaran tak semuanya bisa dibangun dengan APBN. [rm]