Ubedilah Badrun: Prabowo Temui Surya Paloh Antisipasi jika PDIP Khianati Batutulis Lagi

Langkah Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menemui Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, merupakan salah satu upaya mengantisipasi perubahan yang bisa saja dilakukan PDI Perjuangan untuk Pilpres 2024.

Begitu pembacaan pakar politik Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun, saat menjadi pembicara dalam talk show Tanya Jawab Cak Ulung bertajuk "Disowani Prabowo, Surya Paloh King Maker Pilpres?", yang digelar Kantor Berita Politik RMOL secara virtual, Kamis (2/6).

Menurutnya, pertemuan tokoh penting dari dua partai itu pasti membicarakan hal-hal yang cukup penting, baik mengenai persoalan bangsa maupun kepentingan Gerindra dan Nasdem di 2024 mendatang. Apalagi pertemuan itu berlangsung hingga memakan waktu hampir lima jam.

Namun salah satu makna yang ditangkap Ubedilah, Prabowo sedang menyampaikan pesan kepada partai lain yang belakangan disebut-sebut bakal menjadi rekan koalisi Pilpres 2024.

"Saya melihatnya Prabowo perlu melakukan langkah-langkah antisipasi jika kemudian PDIP melakukan manuver di luar komitmen mereka," ujar sosok yang kerap disapa Ubed ini.

Dia mengurai, salah satu yang membuat batin Prabowo harus menemui Surya Paloh adalah karena memiliki pengalaman tidak mengenakan saat membangun ikatan politik dengan PDIP.

"Karena kan dulu pernah perjanjian batutulis, mungkin itu Prabowo membuat langkah antisipatif, karena di politik itu kan berbagai macam kemungkinan," tuturnya.

Dari perjanjian Batutulis tersebut, Ubed kemudian menangkap sinyal dari Prabowo soal kebatinannya yang khawatir dikhianati untuk kedua kalinya oleh PDIP.

"Kita bisa melihat bahwa PDIP melakukan satu upaya berkomitmen mendukung Prabowo saat Pemilu 2014, dan komitmen itu dinilai sebagai pengkhiatan batutulis. Saya kira peristiwa itu (perjanjian batutulis), membuat Prabowo memiliki perhitungan-perhitungan," katanya.

"Sehingga, langkah bertemu Surya Paloh itu sebagai langkah antisipatif. Mungkin juga Prabowo mengantisipasi kemungkinan politik lain, karena politik di Indonesia seringkali tidak linier," demikian Ubed menambahkan.

Pada 16 Mei 2009 beredar kabar tentang perjanjian Batutulis yang diberi judul “Kesepakatan Bersama PDI Perjuangan dan Partai Gerindra dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 2009-2014”.

Kesepakatan dilakukan langsung antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Isinya ada 7 pasal, dengan pasal pamungkas berbunyi, “Megawati Soekarnoputri mendukung pencalonan Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden pada Pemilu Presiden tahun 2014.”

Sumber: rmol

Foto: Pakar politik Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun/Net