Soal Politik Dua Kaki, Apakah Jokowi?

SAAT pidato pembukaan Rakernas II PDI Perjuangan, di Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Selasa (21/6), Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri mengingatkan kadernya untuk tidak 'main dua kaki'.

Pidato Megawati tersebut dapat diketahui melalui beberapa video rakernas yang beredar di media sosial.

Penulis memaknainya pidato Megawati tersebut sebagai pesan politik yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai petugas partai PDIP, bukan pada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Jika hal tersebut benar, maka pesan ini semoga dapat diterima secara positif oleh Jokowi dalam kapasitasnya sebagai presiden untuk stabilitas politik menjelang Pemilu 2024, sebab: Politik dua kaki ini akan menimbulkan friksi politik baru.

Pernyataan menghentikan politik dua kaki ini, juga harus diikuti netralitas presiden dalam pemilu 2024. Sebab ini penting bagi kualitas pelaksanaan dan hasil pemilu agar berlangsung Jujur, adil dan tanpa kecurangan.

Sikap tegas ketua umum PDI Perjuangan dengan menyampaikan pernyataan di kalangan internal PDI Perjuangan yang kemudian tersebar keluar terkait sikap partai politik dalam menentukan capres-cawapresnya, ini menguatkan peran partai politik di dalam pemilu, yang beberapa bulan terakhir didominasi relawan-relawan Jokowi.

Parpol jangan gamang dan dikendalikan skenario politik dua dan tiga kaki itu.

Jika tidak dalam sistem presidensial, peran presiden tanpa kendali partai politik dapat berpotensi undercontrol. Sebab partai politik sudah merelakan keseimbangan hubungan dan peran DPR-Presiden.

OLEH: HASANUDDIN*

*(Penulis adalah Koordinator SIAGA 98)

Sumber: rmol

Foto: Presiden Jokowi bersama Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dan Prananda Prabowo/Ist

Disclaimer : Rubrik Kolom adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan oposisicerdas.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi oposisicerdas.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.