Muhammadiyah Minta Pemerintah Nggak Usah Gaduh Atasi Khilafatul Muslimin

Baca Juga

Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah meminta Pemerintah bersikap tenang dalam menangani kelompok Khilafatul Muslimin.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyarankan pemerintah tak berlebihan dan menindak Khilafatul Muslimin sesuai takaran yang berlaku jika memang gerakan ini bertentangan dengan ideologi bangsa.

"Jika pergerakan seperti Khilafatul Muslimin ini berkaitan dengan hukum dan bertentangan dengan Pancasila ya diproses saja secara hukum dengan baik dan tidak perlu gaduh," kata Haedar di Kantor PP Muhammadiyah, Kota Yogyakarta, Rabu (22/6/2022).

Haedar menyarankan agar pemerintah bertindak secara terukur jika tidak ingin membebani penanganannya sendiri.

"Saya harap tindakan-tindakan tetap terukur, jangan karena memakai nama Khilafatul Muslimin itu lalu seakan-akan Indonesia ini sudah penuh dengan Khilafatul Muslimin. Sebab kalau generalisasi malah beban berat ada di pemerintah sendiri. Maka lebih baik diblok pada kasusnya," sarannya.

Pasalnya, kemunculan gerakan anti Pancasila atau separatis macam ini bukanlah fenomena anyar di Indonesia. Negara diharapkan tak bertindak di luar prosedur atau over reaktif.

"Kan banyak hal-hal seperti ini terjadi di masyarakat kita. Baik yang terkait dengan agama, maupun peristiwa-peristiwa yang terkait dengan tindakan kekerasan bersenjata di Papua, dan atau mungkin juga hal-hal lain," tutur Haedar.

Istilah mencegah lebih baik daripada mengobati juga berlaku di sini. Menurut Haedar, mencerahkan pemahaman keagamaan lebih baik dilakukan oleh negara, lembaga non pemerintah termasuk tokoh masyarakat untuk mencegah menyebarnya radikalisme serta ekstremisme.

"Sering kejadian-kejadian yang ekslusif seperti itu juga terkait dengan relasi sosial dan kondisi sosial masyarakat secara luas. Kondisi bangsa bahkan kondisi global," katanya.

"Jadi peristiwa-peristiwa yang entah itu ekstrem, radikal dan lain sebagainya sering tidak berdiri sendiri. Di situ lah maka kita juga makin waspada," sambung Haedar.

Momen jelang datangnya tahun politik dan karakter dinamis masyarakat Indonesia juga harus dipahami saat isu Khilafatul Muslimin ini muncul.

Berkaca pada pengalaman, politisasi agama dalam kontestasi politik ini pada akhirnya hanya akan memecah belah persaudaraan.

"Kita harus belajar dari pengalaman yang lalu agar masyarakat tidak terbelah pada hal-hal yang bersifat pembelahan politik, ideologi dan hal-hal lain yang bersifat SARA. Karena risikonya juga berat untuk bangsa Indonesia ke depan," pungkasnya.[]

Sumber: akurat

Foto: Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir/Net