Eks Menteri Soeharto: Dulu yang Korupsi Dirjen-Kepala Proyek, Sekarang Menteri-DPR-Gubernur

Eks Menteri Koordinator bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Menko Ekuin) era Presiden Soeharto, Ginanjar Kartasasmita, mengaku tak puas dengan kondisi bangsa saat ini pasca 24 tahun reformasi karena adanya oligarki dan kleptokrasi.

"Jadi kita enggak puas dengan keadaan kayak gini. Ada oligarki, ada kleptokrasi, tentu kita enggak puas. Siapa yang puas?" kata Ginanjar dalam 'Peringatan dan Refleksi 24 Tahun Reformasi', Sabtu (21/5).

Ginanjar berpandangan salah satu masalah utama dalam demokrasi di Indonesia adalah biaya yang besar. Ia menyebut di beberapa negara seperti Amerika dan Jepang, partai yang membayar biasa kampanye.

"Problem utamanya adalah besarnya biaya demokrasi di Indonesia. Kalau di Jepang, enggak itu, kampanye partainya yang bayar. Di Amerika juga kampanye yang punya uang lebih banyak bisa bayar," tuturnya.

"Biden, kan, enggak kaya, tapi partainya yang membiayai. Orang itu milih Biden bukan karena suka dia, [tapi] karena enggak suka Trump. Mana-mana yang enggak suka Trump dukung dia, tapi dia tidak kaya," imbuh Ginanjar.

Selain itu, ia juga menyoroti korupsi di Indonesia. Saat ini, kata dia, korupsi justru dilakukan oleh para menteri dan anggota DPR.

"Kalau dulu, saya ingat zaman saya itu yang korupsi dirjen-dirjen, kepala-kepala bidang keuangan dan sebagainya, kepala proyek. Sekarang yang korupsi, kan, menterinya, anggota DPR-nya, gubernurnya," kata dia.

Menurutnya, saat ini terjadi pergeseran politik korupsi. Ia menyebut sebelum reformasi, korupsi jarang dilakukan oleh para politisi.

"Jadi yang terjadi dari birocratic corruption terjadi pergeseran menjadi political corruption, yang korup itu politisi, jarang. Adalah 1-2 dirjen perdagangan tapi tidak banyak karena yang berkuasa itu yang bisa korupsi, yang berkuasa itu adalah politisi sekarang," tandas Ginanjar.

Sumber: kumparan

Foto: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Ginanjar Kartasasmita saat dikerumuni wartawan di Kementerian Keuangan 05 September 1997. Foto: KEMAL JUFRI / AFP