Tiga Daerah di Sumbar Disebut Intoleran, Mahyeldi: Survei Setara Institute Perlu Dikontrol Pemerintah

Baca Juga

Setara Institute for Democracy dan Peace merilis tingkat toleransi di kota seluruh Indonesia, termasuk di Sumatra Barat (Sumbar), Rabu (30/3/2022).

Dalam rilis Setara Institute itu, tiga kota di Sumbar masuk dalam kategori dengan toleransi rendah atau intoleran.

Tiga daerah yang disebut intoleran dalam rilis tersebut, yaitu Padang Panjang, Padang dan Pariaman.

Setelah 20 hari lebih rilis itu diterbitkan, Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah akhirnya merespons, Selasa (19/4/2022).

Menurut Mahyeldi, tiga daerah di Sumber disebut intoleran itu hanya isu, dan hal itu juga beriringan dengan isu bahwa ada seribuan orang tergabung dalam jaringan teroris Negara Islam Indonesia (NII) di Sumbar.

“Ada beberapa kota di Sumbar disebut intoleran, ini kan beriringan (isu teroris), ketika itu disebarkan, kemudian ada berita seperti ini, jangan dikaitkan lagi,” ujar Mahyeldi, Selasa (19/4/2022).

Adanya tiga daerah di Sumbar yang disebut intoleran itu, kata Mahyeldi, harus dipertanyakan, apa ukurannya disebut sebagai daerah intoleran.

Apalagi, lanjut Mahyeldi, hal seperti itu (tuduhan intoleran) sudah jadi makanan tahunan bagi Sumbar.

“Masa Padang Panjang, dikatakan intoleran? Begitu juga Pariaman dan Padang. Apa ukuran untuk itu? Jadi, kita harapkan NGO seperti ini (Setara Institute) jangan diamini saja, saya kira perlu dikontrol juga oleh pemerintah supaya tidak menimbulkan interpretasi seperti ini,” ungkapnya.

Sebelumnya, kata Mahyeldi, Sumbar juga sudah sering dilabeli hal semacam itu (intoleran-red) seperti mengatakan daerah lain lebih Islami dari Padang, kemudian indeks demokrasi, dan lainnya.

Sebelumnya, Pemko Padang Panjang juga telah mempertanyakan terkait daerahnya disebut intoleran oleh Setara Institute. Kota Pariaman juga melakukan hal yang sama.

Lalu, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Duski Samad juga menyebutkan bahwa hasil survei Setara Institute itu tak bisa dijasikan rujukan.

Tidak hanya itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar juga telah mengabil lakah dengan memanggil Setara Instutute untuk mempertanggungjawabkan rilisnya tersebut.

Namun, hingga saat ini, Setara Instiute juma belum memenuhi panggilan dari DPRD Sumbar.

Sumber: langgam

Foto: Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah/Net