PDIP Ungkit SBY Belanja Bansos Rp 22 T, PD Sindir Kereta Cepat

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kembali bicara tudingan ke mantan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang disebut menggelontorkan Rp 22 triliun untuk bansos di Pemilu 2009. Partai Demokrat geram membalas tudingan Hasto ke SBY.

"Lebih baik menggelontorkan bansos sebesar Rp 22 T untuk membantu rakyat kecil, daripada menggelontorkan Rp 27 T untuk kereta cepat yang hanya akan dipakai segelintir elite," kata Kepala Bakomstra PD Herzaky Mahendra Putra kepada wartawan, Senin (1/11/2021).

Herzaky membalas serang Hasto ke SBY dengan analogi. Jika tak sepakat dengan bansos saat kepemimpinan SBY, Hasto dinilai antirakyat miskin.

"Jika Hasto tidak setuju dengan bansos digelontorkan di era Bapak SBY, berarti Hasto anti membantu rakyat miskin," ujarnya.

Selain itu, Herzaky membalas Hasto dengan mengungkit kader PDIP yang terjerat kasus korupsi soal bansos. Herzaky juga menyinggung kader PDIP yang terlibat kasus korupsi terkait Pemilu 2019.

"Kalau Hasto terus menuduh SBY gunakan bansos untuk pemilu 2009, artinya dia harus siap mempertanggungjawabkan fitnahnya. Sudah terang-benderang temannya Hasto yang dulu Mensos tertangkap basah koruptor bansos ketika pandemi, dan kadernya Hasto pula yang curang di Pemilu 2019 dengan menyogok komisioner KPU, malah menuduh Demokrat dan Bapak SBY terus," ucapnya.

"Jadi, jangan mengalihkan perhatian. Dulu zaman Bapak SBY, rakyat senang, kondisi ekonomi negara sangat baik," sambungnya.

Menurut Herzaky, saat ini masyarakat sedang susah dan kondisi keuangan negara sulit, lalu kerap berutang.

"Yang kaya serta senang di era pandemi di tengah rakyat banyak yang susah, mungkin teman-teman Hasto, entah yang di pemerintahan, entah yang jadi pengusaha, yang banyak dapat cuan akibat bisnis PCR swab seperti hasil investigasi salah satu media nasional," imbuhnya.

Source: Silahkan Klik Link Ini

Diterbikan: oposisicerdas.com

Foto: Kepala Bakomstra PD Herzaky Mahendra Putra. (Azhar/detikcom)