Desak Hentikan Framing Radikalisme Lembaga Pendidikan, HNW ke Moeldoko: Membahayakan

Baca Juga

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid alias HNW mengingatkan pentingnya membangun narasi yang menguatkan kohesi bangsa guna mengatasi berbagai tantangan seperti dampak Covid-19, persaingan global hingga masalah separatisme yang bisa memecah kesatuan bangsa.

Oleh Karena itu, HNW sependapat dengan sikap Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar siapa pun, termasuk Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menghentikan dan tidak melakukan framing radikalisme terhadap lembaga pendidikan.

Mulutnya, framing tanpa definisi yang benar dan tanpa bukti seperti itu bisa menimbulkan saling curiga dan memecah belah generasi muda bangsa yang berujung melemahkan persatuan Nasional.

"Saya setuju dengan Sekjen MUI KH Amirsyah Tambunan bahwa penyebutan radikalisme tanpa bukti telah menyusup di lembaga-lembaga pendidikan harus dihentikan. Framing radikalisme dan penyebarannya di lembaga pendidikan seperti madrasah dan pesantren, harusnya ditolak karena selain tak ada bukti juga tak sesuai dengan fakta," katanya.

HNW turut menyinggung kebijakan pemerintah yang mengapresiasi dunia pendidikan pesantren dengan menerbitkan Perpres No. 82 Tahun 2021 tentang Dana Abadi Untuk Pesantren.

HNW menilai bahwa semangat tersebut harus dihadirkan guna menguatkan lembaga pendidikan, termasuk madrasah agar bisa menghadirkan prinsip beragama yang rahmatan lil alamin.

Ia menyebutkan bahwa framing tanpa bukti adanya radikalisme di lembaga pendidikan dan madrasah terasa ganjil apalagi terjadinya sejumlah aksi radikalisme secara berulang yang nyata di wilayah Indonesia.

"Ada ancaman radikalisme yang nyata membahayakan NKRI seperti radikalisme separatis Papua menuntut Papua Merdeka dan terakhir membunuh prajurit empat TNI, satu tenaga kesehatan, menganiaya, dan menista para Nakes hingga membakar puskesmas, sekolah, pasar dan lainnya," katanya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari situs resmi MPR pada Selasa, 21 September 2021.

Selain itu, ia turut menyinggung keberadaan kapal perang Tiongkok di Natuna yang lalu lalang di perairan Indonesia hingga menyebabkan nelayan Indonesia ketakutan, serta sikap intoleran kalangan radikalis islamofobia yang menista Al-Qur'an maupun Nabi Muhammad.

Oleh karena itu, HNW berpendapat pemerintah seharusnya fokus mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah tersebut karena penting agar sejarah radikalisme PKI yang mengancam eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara dan bangsa tidak berulang.

HNW menilai bahwa penting bagi pemerintah memperkokoh sendi dan pilar persatuan nasional seperti merangkul umat Islam untuk mengulangi kembali peran mereka menjaga dan menyelamatkan Pancasila dan NKRI.

"Seperti neo kapitalisme, neo liberalisme, termasuk neo komunisme maupun radikalisme gerakan separatisme yang semuanya membahayakan dan bertentangan dengan Pancasila dan NKRI." katanya.

Source: Silahkan Klik Link Ini

Diterbikan: oposisicerdas.com

Foto: Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW)/Net