Demokrat Minta Pemerintah Larang WNA India dan China Masuk ke RI

Baca Juga

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mempertanyakan langkah penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Pasalnya, sebagaimana diberitakan The New York Times, Indonesia kini menjadi episentrum COVID-19 di Asia Tenggara bahkan di dunia.

Ia menjelaskan berdasarkan rilis media Amerika tersebut Indonesia kini menjadi episentrum baru penyebaran COVID-19. Sebab, jumlah kasus harian COVID-19 di Indonesia berada di rentang 30.000 hingga 50.000 kasus per hari selama beberapa hari berturut-turut. Angka ini bahkan melampaui kasus harian India dan Brazil.

Ia menilai kasus harian COVID-19 yang tinggi dan informasi dari media tersebut menunjukkan ketidakmampuan pemerintah dalam penanganan pandemi.

"Pemerintah selalu mengatakan COVID-19 masih terkendali, namun data dan informasi dari media sekelas The New York Times membuktikan pemerintah tidak mampu mengendalikan kasus COVID-19 di Indonesia," ungkap Syarief dalam keterangannya, Selasa (20/7/2021).

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini pun mendesak pemerintah untuk mengambil langkah tegas yang adil dan proporsional. Ia menjelaskan varian Delta yang berasal dari India kini menjadi varian yang banyak diderita oleh para pasien COVID-19.

"Pemerintah harus tegas dalam mengambil kebijakan pembatasan pergerakan masyarakat, juga harusnya melarang masuknya WNA dari India maupun China yang berpotensi terus menyebarkan varian baru Delta COVID-19," ujarnya.

"Mengherankannya, pemerintah masih membiarkan masuknya WNA asal India dan China yang dulunya menjadi episentrum COVID-19. Sebuah ironi, sebab tidak mungkin varian dari luar negeri tersebut masuk tanpa melalui perantara dari luar negeri," imbuh Syarief.

Untuk diketahui, berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19, kasus harian COVID-19 pada Minggu (18/7) mencapai 44.721 kasus. Angka tersebut menambah kasus total positif COVID-19 yang kini telah mencapai hampir 3 juta kasus. Sementara itu, kasus meninggal dunia akibat COVID-19 mencapai 73.582 orang, dan pada Senin (19/7) Indonesia mencapai rekor kematian tertinggi di dunia sebanyak 1.338 orang meninggal.

Untuk itu, politisi senior Partai Demokrat itu mendorong pemerintah mengambil langkah yang tegas.

"Kami dari Partai Demokrat mendorong pemerintah agar segera melarang masuknya WNA dari India, China, dan beberapa negara episentrum lainnya. Pelarangan ini adalah hal yang lumrah dilakukan oleh beberapa negara dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19," tuturnya.

Ia pun mengungkapkan situasi yang harus dihadapi Indonesia, sebab kini semakin banyak negara-negara yang tidak mengizinkan WNI masuk ke negara mereka masing-masing. Ia menambahkan pembiaran masuknya WNA ke Indonesia juga dapat menjadi preseden buruk bagi pemerintah.

"Masyarakat dibatasi pergerakannya, sebagian besar kegiatan perkantoran dipindahkan ke rumah, ibadah dan belajar mengajar juga demikian. Namun, WNA masih dibiarkan masuk yang berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat dan membuat masyarakat tidak percaya. Segera kembalikan kepercayaan masyarakat," pungkasnya.

Sebelumnya Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2PML) angkat bicara soal Indonesia dinilai menjadi episentrum COVID-19 dunia. Ia menepis penilaian tersebut dengan dalih Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tak pernah mengungkap suatu negara menjadi episentrum COVID-19.

"Jadi WHO tidak pernah mengatakan sebuah negara episenter penyebaran COVID-19, bahkan varian saja dari nama negara, angka lalu huruf yunani," jelas dr Nadia kepada detikcom Senin (19/7).

Alih-alih ditetapkan sebagai episentrum COVID-19, dr Nadia menjelaskan kegawatan situasi setiap negara didefinisikan dengan level transmisi atau penularan COVID-19 di masing-masing negara. Berdasarkan pedoman WHO, dijelaskan dalam situational level 0 hingga 4.

Penilaian tersebut yang juga diterapkan di Indonesia. Maka dari itu, ia kembali menegaskan pernyataan Indonesia sebagai episentrum COVID-19 dunia keliru dan tidak berdasarkan pernyataan WHO.

"Tingkat kegawatdaruratan WHO dijelaskan dalam situational level 0-4 yang diadopsi menjadi transmisi komunitas 0-4 di Indonesia," tutur dr Nadia.

"Panduan penyesuaian respons kesehatan masyarakat dan mobilitas tersebutlah yang menjadi ukuran penerapan PPKM darurat di Jawa Bali dan 15 kab/kota di luar Jawa Bali. Jadi istilah tersebut tidak pernah digunakan WHO," pungkas dr Nadia.

Source: Silahkan Klik Link Ini

Diterbikan: oposisicerdas.com

Foto: Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan/MPR