4 Buka-bukaan Juliari Batubara soal Suap Bansos Corona

Baca Juga

Mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara kembali menjalani sidang pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi bansos COVID. Kali ini Juliari buka-bukaan terkait suap bansos kepada hakim.

Beberapa hal ditanyakan kepada Juliari, mulai dari penyewaan pesawat ke luar kota, kegiatan rapat pimpinan (rapim) di Labuan Bajo yang mengundang artis Cita Citata hingga prinsip-prinsip tata kelola keuangan negara.

Dalam persidangan, Juliari juga mengaku menyesal karena tidak maksimal mengawasi program bansos COVID-19. Berikut beberapa pengakuan Juliari dalam persidangan.

Sewa Pesawat ke Luar Kota tapi Tak Tahu Sumber Dananya

Jaksa KPK menanyakan Juliari soal penyewaan pesawat ke luar kota. Pada awalnya jaksa menanyakan Juliari ke mana saja ia menggunakan pesawat sewa. Juliari mengatakan dirinya pernah ke Bali hingga Medan.

"Pernah ke luar kota sewa pesawat?" tanya jaksa ke Juliari, yang hadir secara virtual di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (19/7/2021).

"Iya betul," jawab Juliari.

"Ke mana aja?" lanjut jaksa.

"Ada yang ke Bali, Luwu Utara, Natuna, Semarang, Medan," jawabnya.

Selanjutnya, Juliari mengaku bahwa penyewaan pesawat itu untuk fleksibilitasnya dalam urusan tugas. Namun, Juliari tidak mengetahui sumber dana untuk penyewaan pesawat tersebut. Hal itu, katanya, diurus sekretaris pribadinya, Selvy Nurbaety.

"Gimana prosesnya? Sumber dananya gimana?" tanya jaksa.

"Biasanya saya karena pada saat itu jadwal penyeberangan yang lain berkurang jauh dan biasanya saya membutuhkan fleksibilitas, kalau urusan sudah selesai bisa langsung ke Jakarta mengerjakan tugas yang lain. Biasanya saya minta Selvy dikoordinasikan ke biro terkait dalam hal perjalanan dinas menteri menggunakan pesawat sewa," jawab Juliari.

"Dari mana koordinasinya menyuruh Selvy," lanjut tanya.

"Biasanya dengan Selvy silakan koordinasi dengan yang terkait, saya lebih ke perintah saja. Detailnya seperti apa saya nggak terlalu itu lagi," jawabnya.

Selanjutnya, jaksa menanyakan Juliari soal dengan siapa saja dan tujuan dirinya terbang ke Bali pada Agustus 2020. Juliari mengatakan tujuannya melaksanakan program bantuan sosial tunai (BST).

"Ke Bali itu dengan pihak apa?" tanya jaksa.

"Pada saat itu kami mengira pelaksanaan beberapa program antara lain BST, kami juga melihat beberapa lokasi itu warung-warung yang menjual tempat memilih bantuan sembako, dan mendatangi warga penerima manfaat," jawab Juliari.

"Di pesawat itu ada siapa aja?" tanya lagi.

"Detailnya nggak hafal. Seingat saya ada kepala biro perencanaan, biro keuangan, dirjen, Kukuh ikut," jawabnya.

Lalu, Juliari juga diketahui mengajak keponakannya ke Bali bernama Jeremy Mathias. Namun, Juliari tidak tahu Selvy berkoordinasi dengan siapa terkait kunjungannya ke Bali ini.

"Jeremy Mathias ini siapa?" tanya jaksa.

"Ponakan saya. Pada saat itu dia ikut saja, saya ajak," jawabnya.

"Si Selvy koordinasi ke siapa soal ke Bali ini?" lanjut tanya.

"Saya nggak tahu, saya hanya perintah saja ke Selvy," ujar Juliari.

Juliari juga diketahui pernah menggunakan private jet ke Semarang. Namun, biaya untuk penyewaan private jet itu diurusi Selvy.

"Untuk ke Semarang, pernah pakai private jet?" tanyanya.

"Pernah," kata Juliari.

"Biayanya?" lanjut tanya.

"Kalau mengenai biaya biasanya saya hanya menyampaikan ke Selvy agar berkoordinasi ke pihak terkait jadi seperti itu perintah saya," jawab Juliari.

Akui soal Cita Citata di Labuan Bajo

Jaksa KPK juga menanyakan Juliari soal kegiatan rapim di Labuan Bajo yang mengundang salah satu artis Cita Citata. Juliari mengaku Cita Citata dihadirkan menghibur di akhir acara rapim.

"Apakah tahu ada kegiatan rapim di Labuan Bajo?" tanya jaksa ke Juliari.

"Tahu, saya hadir di situ," jawab Juliari.

Juliari mengatakan rapim itu dihadiri oleh pejabat eselon 1 dan 2 dari Kemensos. Juliari menjelaskan bahwa setiap rapim digelar sebulan sekali.

"Itu libatkan siapa saja?" tanya jaksa.

"Pejabat eselon satu dan dua," jawab Juliari.

"Biayanya dari mana?" lanjut tanya.

"Setiap rapim itu kita ada satu bulan tiap rapim bergantian direktorat jenderal. Seinget saya di Labuan Bajo itu Dirjen Linjamsos," kata Juliari.

Selanjutnya, Juliari pun mengaku saat itu Cita Citata diundang pada rapim tersebut. Hal itu dikatakannya merupakan usulan dari Dirjen Linjamsos, karena memang selalu ada hiburan pada akhir acara rapim.

"Dalam rapim itu ada hiburan mengundang artis Cita Citata?" tanya jaksa.

"Iya ada beberapa artis antara lain Cita Citata," kata Juliari.

"Idenya siapa?" lanjut tanya.

"Seingat saya itu usulan tim Dirjen Limjamsos ada sekjen juga karena tiap rapim ada hiburannya di akhir," jelas Juliari.

Lebih lanjut, Juliari juga mengatakan bahwa anggaran untuk mengundang Cita Citata pada rapim tersebut memang sudah dianggarkan. Dia juga tidak tahu soal adanya dana Rp 150 juta dari Adi Wahyono selaku KPA Kemensos dalam dana hiburan itu.

"Anggarannya?" tanya jaksa.

"Sebagai tuan rumah Dirjen Limjamsos tentunya sudah menyiapkan anggaran dari direktorat jenderal tersebut," kata Juliari.

"Tahu nggak untuk hiburan tersebut dananya itu dari Adi Wahyono sebesar Rp 150 juta?" tanya jaksa.

"Tidak tahu," jawabnya.

"Ada ketua panitia?" lanjut tanya.

"Setahu saya kita nggak pernah ada ketua panitia, tapi tuan rumahnya dirjen A, otomatis penanggung jawabnya dirjen A," jawabnya.

Juliari Mengaku Tak Tahu Tata Kelola Keuangan Negara

Juliari mengaku tidak tahu soal prinsip-prinsip tata kelola keuangan negara. Hal itu dinyatakan Juliari saat ditanya oleh Ketua Majelis Hakim Mohammad Damis .

"Apakah saudara sebagai menteri mengetahui prinsip-prinsip tata kelola keuangan negara?" tanya Ketua Majelis Hakim Mohammad Damis ke Juliari.

"Tidak tahu yang mulia," jawab Juliari.

Damis pun terkejut mendengar jawaban Juliari seperti itu. Menurutnya hal itu fatal jika seorang menteri tidak mengetahui prinsip tata kelola keuangan negara.

"Waduh fatal kalau begitu ya. Harusnya saudara tahu prinsipnya yang diatur di dalam ketentuan pasal 3 undang-undang nomor 17 tahun 2003. Prinsipnya antara lain harus ekonomis, efisien, transparan, itu ada beberapa prinsip-prinsip pengelolaan. Baik kalau begitu," ujar Damis.

Selanjutnya, Damis juga menanyakan ke Juliari soal kewenangan saat ia masih menjadi menteri. Juliari hanya menjawab kewenangannya dalam program bansos, yakni terkait penunjukkan kuasa pengguna anggaram (KPA) yaitu Adi Wahyono.

"Saudara terdakwa sebagai menteri yang juga sebagai pengguna anggaran pada kementerian yang saudara pimpin, apakah saudara mengetahui kewenangan saudara?" tanya Damis.

"Kewenangan saya antara lain, kalau dalam pengadaan ya penunjuk KPA yang mulia," jawab Juliari.

Lalu Damis juga mencecar Juliari soal kewenangannya dalam pengawasan pelaksanaan anggaran, khususnya bansos. Juliari lagi-lagi tidak pernah membaca soal kewenangan tersebut.

"Ok apalagi? Saya ingin perkecil, apakah kedudukan saudara sebagai menteri dan juga selaku pengguna anggaran dan barang pada kementerian yang saudara pimpin dalam hal ini kementerian sosial, juga berwenang untuk melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran?" tanyanya.

"Saya tidak pernah baca ketentuannya yang mulia," jawab Juliari.

Lebih lanjut, Damis juga meminta keterangan Juliari soal bentuk pengawasan yang dilakukannya terkait pelaksanaan bansos. Juliari menjawab antara lain meminta laporan, penyerapan anggaran hingga kunjungan sidak di beberapa daerah.

"Baik, tadi ketika saudara ditanya penasehat hukum saudara yang mendampingi saudara saat ini, saudara mengatakan apa yang terjadi ini karena tidak maksimalnya saudara melakukan pengawasan, kan itu keterangan saudara," kata Damis.

"Yang saya ingin tanyakan ke saudara, seperti apa bentuk pengawasan yang saudara lakukan berkaitan dengan pengelolaan dan pendistribusian bantuan sosial Covid pada tahun 2020?" tanya Damis.

"Saya menjalankan pengawasannya antara lain dalam setiap rapat Senin, saya meminta laporan progres daripada penyaluran termasuk juga penyerapan anggaran. Karena menurut saya ini yang paling untuk pertanggungjawaban pada atasan saya, yaitu presiden," jawab Juliari.

"Yang kedua saya sesekali, kunjungan sidak juga yang mulia, ke bawah. Ke beberapa daerah saya menyidak langsung, penyaluran distribusi daripada bansos kepada warga penerima manfaat," tambahnya.

Menyesal Tak Maksimal Awasi Bansos Corona

Juliari mengungkapkan penyesalan terbesarnya setelah terseret dalam perkara korupsi bantuan sosial COVID-19.

"Ya kalau dianggap penyesalan mungkin itu penyesalan saya yang paling tinggi pada saat program berlangsung saya tidak maksimal melakukan pengawasan daripada program tersebut," kata Juliari.

Juliari pun menyadari bahwa dia tidak bisa melakukan pengawasan pada pelaksanaan distribusi bansos sebagai menteri. Dia juga mengaku tidak bisa mengawasi bawahannya sehingga dia terjerat dalam perkara ini.

"Sekali lagi yang mulia, dalam permasalahan hukum ini saya menyadari bahwa saya tidak bisa melakukan pengawasan yang lebih detail lagi terhadap program ataupun pekerjaan yang dijalankan oleh tim-tim di bawah saya sehingga saya harus menghadapi kasus hukum seperti ini yang mulia," ujar Juliari.

Source: Silahkan Klik Link Ini

Diterbikan: oposisicerdas.com

Foto: Juliari P Batubara (Foto: Ari Saputra-detikcom)