Diminta Lapor soal Mafia Alutsista, Connie Bakrie: Tugas Saya Kontrol Sosial

Pemerhati pertahanan Connie Rahakundini Bakrie menanggapi sikap KPK yang mempersilakan dirinya membuat laporan terkait mafia alat utama sistem senjata (alutsista). Connie mengatakan tugasnya sebagai akademisi adalah di sisi kontrol sosial.

"Tugas saya sebagai akademisi adalah melakukan socio control secara keilmuan manajemen pertahanan. Dari sisi reformasi manajemen pertahanan, saya siap membantu Kemhan (Kementerian Pertahanan)," kata Connie kepada detikcom, Rabu (12/5/2021).

Soal mafia alutsista, lanjut Connie, pihak Kemhan bisa melakukan audit teknologi. Karena soal industri pertahanan, kata Connie, fungsi pembinaannya juga ada di tangan Kemhan.

"Dapat dimulai dari tahapan audit technology, misalnya kan? Karena fungsi pembinaan indhan (industri pertahanan) ada di Kemhan," ujar dia.

"Demikian juga pada tahapan roadmap pertahanan sesuai Visi Poros Maritim, Dirgantara & Permukaan Dunia dari Panglima Tertinggi alias RI-1," sambung Connie.

Connie lantas mendukung pernyataan Kemhan soal transparansi. Terhadap KPK, Connie berharap dapat memainkan fungsi koordinasi, dan pencegahan terkait mafia alutsista.

"Saya sangat bersepakat dan mendukung pada visi Menteri Pertahanan, yang dalam pernyataannya, betul betul ingin menjamin Kemhan yang bersih dan transparan. Saya lihat KPK punya fungsi koordinasi, supervisi, utamanya pencegahan dengan monitor penyelenggaraan pemerintah.Saya ingin melihat KPK melaksanakan protap ini di Kemhan," ungkap dia.

Masih kata Connie, dia berharap keteribatan KPK tak hanya sekadar penegakkan hukum. :Jadi bukan semata penyelidikan dan penyidikan. Saya ingin KPK dapat bergerak secara sistemik di Kemhan.Mengingat anggaran terbesar negara ada pada Kemhan," imbuh dia.

Connie kemudian memprediksi anggaran Kemhan akan diperbesar. Prediksinya didasari masterplan Kemhan Tahun 2020-2024.

"Akan semakin diperbesar jika melihat perpres Masterplan Kemhan 2020-2024 yang mengalokasikan garhan (anggaran pertahanan) sebesar Rp 1.760 trilyun. Artinya setiap angkatan harus menghabiskan sebesar lebih kurang Rp 586,6 trilyun di 3 tahun ke depan untuk belanja alutsista," ujar Connie.

"KPK silahkan mendorong insan Kemhan untuk melakukan pelaporan termasuk memaksimalkan tugas KPK dalam aspek 'pencegahan' pada renstra senilai Rp 1760 T tersebut, karena pastinya Kemhan yang lebih paham secara detil teknisnya," pungkas Connie.

Sebelumnya, KPK mempersilakan dugaan keberadaan mafia alutsista berinisial Mr M dilaporkan agar segera ditindaklanjuti.

"Silakan laporkan kepada KPK dengan data awal yang dimiliki melalui layanan saluran pengaduan KPK," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (11/5).

"Setiap laporan masyarakat, tentu KPK akan melakukan langkah-langkah analisa lebih lanjut dengan lebih dahulu melakukan verifikasi mendalam terhadap data yang diterima. Selanjutnya akan dilakukan telaahan dan kajian terhadap informasi dan data tersebut," imbuhnya.

Ali Fikri menjelaskan nantinya KPK akan melakukan penyelidikan bila ditemukan adanya peristiwa pidana. Setelah itu, KPK memastikan proses hukum bila ada hasil dari penyelidikan itu.

"Apabila dari hasil telaahan dan kajian memang ditemukan adanya indikasi peristiwa pidana maka tidak menutup kemungkinan KPK akan melakukan langkah-langkah berikutnya sebagaimana hukum yang berlaku," terang dia.

Source: Silahkan Klik Link Ini

Diterbikan: oposisicerdas.com

Foto: Connie Rahakundini Bakrie (Lamhot Aritonang/detikcom)