20 Pertanyaan Tes Pegawai KPK: Semua Orang Cina sama Saja, Hak Kaum Homo Harus Dipenuhi

Baca Juga

Pertanyaan di dalam tes wawasan kebangsaan yang dijalani pegawai KPK menjadi sorotan. Sebab, sejumlah pertanyaan dinilai janggal.

 

Penyidik senior KPK Novel Baswedan membenarkan mengenai pertanyaan itu.

"Iya, begitulah," ujar Novel Baswedan kepada wartawan, Selasa (4/5).

Novel bahkan mendengar kabar bahwa dirinya dan sejumlah rekannya tidak lolos tes tersebut. Kabar beredar bahwa pegawai KPK yang tidak lolos akan dipecat.

Selain Novel Baswedan, sejumlah pegawai KPK yang mengikuti tes menyoroti soal pertanyaan yang dinilai janggal. Termasuk pertanyaan mengenai "kenapa belum menikah" hingga "islamnya, islam apa". Bahkan, hingga pertanyaan "salat subuhnya pake qunut?".

Mereka pun mengaku diminta untuk memberikan pernyataan sikap setuju atau tidak setuju atas sejumlah isu. Berikut antara lain 20 pertanyaan yang harus dijawab para pegawai KPK:

1. Saya memiliki masa depan yang suram

2. Saya hidup untuk menebus dosa-dosa masa lalu

3. Semua orang Cina sama saja

4. Semua orang Jepang kejam

5. UU ITE mengancam kebebasan berpendapat

6. Agama adalah hasil pemikiran manusia

7. Alam semesta adalah ciptaan Tuhan

8. Nurdin M. Top, Imam Samudra, Amrozi melakukan jihad

9. Budaya barat merusak moral orang Indonesia

10. Kulit berwarna tidak pantas menjadi atasan kulit putih

11. Saya mempercayai hal ghaib dan mengamalkan ajarannya tanpa bertanya-tanya lagi

12. Saya akan pindah negara jika kondisi negara kritis

13. Penista agama harus dihukum mati

14. Saya ingin pindah negara untuk kesejahteraan

15. Jika boleh memilih, saya ingin lahir di negara lain

16. Saya bangga menjadi warga negara Indonesia

17. Demokrasi dan agama harus dipisahkan

18. Hak kaum Homoseks harus tetap dipenuhi

19. Kaum Homoseks harus diberikan hukuman badan

20. Perlakuan kepada narapidana kurang keras. Harus ditambahkan hukuman badan

Selain itu, mereka juga diminta menulis essai mengenai Organisasi Papua Merdeka (OPM), PKI, HTI, FPI, Habib Rizieq, hingga terkait kebijakan pemerintah.

Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas, Feri Amsari, mengaku turut mendengar perihal isi tes tersebut. Termasuk soal isi dari pertanyaan dalam tes tersebut.

"Bukan soal substansi yang ditanyakan tapi memang pertanyaannya bermasalah," kata Feri kepada wartawan.

Tes Wawasan Kebangsaan merupakan menjadi salah satu tahapan perubahan alih status pegawai KPK menjadi ASN. Perubahan status tersebut merupakan dampak UU KPK hasil revisi.

Pegawai KPK diwajibkan menjadi ASN maksimal 2 tahun sejak UU tersebut disahkan pada 17 September 2019.

Dikutip dari situs Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, tes wawasan kebangsaan, asesmen Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam penyelenggaraannya. Kepala BKN Bima Haria Wibisana menyebut asesmen TWK ini menggunakan alat ukur Tes Indeks Moderasi Bernegara (IMB-68), di mana terdapat 68 klaster yang diklasifikasi. Aspek yang diukur adalah integritas, netralitas, dan antiradikalisme.

Menurut dia, komponen syarat pertama adalah taat kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintahannya. Kedua, tidak terlibat dalam kegiatan organisasi yang dilarang pemerintah dan/atau putusan pengadilan. Serta ketiga, memiliki integritas dan moralitas yang baik.

Namun, Kepala Humas BKN Paryono mengaku tidak tahu isi pertanyaan dalam tes tersebut.

"Kalau itu informasi itu dari yang kemarin dites, berarti itu mungkin bener itu. Kalau saya, malah enggak tahu sama sekali. Soalnya kan tertutup, yang tahu yang ngetes sama yang dites saja," ujar dia.

Sekjen KPK Cahya H Hareffa menegaskan hasil tes wawasan kebangsaan dalam alih status pegawai menjadi ASN belum dibuka. Hasil yang diterima dari BKN pada 27 April 2021 itu masih tersegel rapi di Gedung KPK.

Hasil tes tersebut merupakan penilaian terhadap 1.349 pegawai KPK yang telah ikuti tes asesmen.

Ia meminta kepada media dan publik untuk mengacu pada informasi resmi dari KPK terkait proses alih status tersebut.

"Kami menegaskan agar media dan publik berpegang pada informasi resmi kelembagaan KPK," ucapnya. ****

Source: Silahkan Klik Link Ini

Diterbikan: oposisicerdas.com

Foto: Pegawai KPK bersama Masyarakat Koalisi Anti Korupsi melakukan aksi damai dengan membawa bendera kuning. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan