Kegagalan Kudeta Demokrat Berujung Desakan Moeldoko Mundur dari Jabatan
Moeldoko gagal mendongkel Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari posisi Ketua Umum Partai Demokrat (PD) dengan cara kongres luar biasa (KLB). Kini, Moeldoko didesak mundur dari jabatannya sebagai kepala staf presiden (KSP).
Seperti diketahui, pemerintah, melalui Kementerian Hukum dan HAM, menolak pengesahan kepengurusan Partai Demokrat (PD) hasil KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut).
"Keputusan Yasonna ini menurut saya membuat Pak Moeldoko tidak memiliki pilihan lain selain mengundurkan diri sebagai kepala KSP," kata pakar komunikasi politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, kepada wartawan, Rabu (31/3/2021).
Hensat menyebut Moeldoko harus mundur dari KSP demi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kata dia, Moeldoko akan jadi beban Presiden Joko Widodo (Jokowi) jika tidak mundur.
"Karena bila beliau (Moeldoko) tidak mengundurkan diri, ini akan menjadi beban tersendiri buat Jokowi, sebagai orang terdekat yang memimpin kantor kepresidenan, staf kepresidenan," ucapnya.
Moeldoko disebut gegabah ketika menerima pinangan sebagai Ketum dari sebagian kader PD. Dia terlihat tidak mengerti peta perpolitikan nasional.
"Karena harusnya kan presiden dikelilingi oleh orang-orang yang cakap, yang mengerti kondisi negara, yang mengerti situasi politik secara lebih universal dengan umbrella view yang hebat," katanya.
"Jadi tidak ada pilihan lain bagi Pak Moeldoko untuk mengundurkan diri sebelum tanpa harus diminta mundur. Harusnya, demi Indonesia, katanya kan Pak Moeldoko bicara selalu begitu demi Indonesia, demi presiden, memang seharusnya beliau mengundurkan diri," tambahnya.
Sekretaris Bappilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani pun meminta agar Moeldoko tak menjadi beban pemerintah. Meski tak lugas soal tindakan apa yang perlu dilakukan Moeldoko, Kamhar meminta Moeldoko bersikap kesatria.
"Pemerintah dan negara telah menegaskan apa yang mereka lakukan adalah ilegal dan inkonstitusional atau abal-abal. Meskipun kami meragukan, jika masih ada sifat dan nilai keperwiraan dan kesatria yang tersisa padanya, seharusnya dia memilih jalan terhormat untuk tak menjadi beban pemerintah," kata Kamhar Lakumani kepada wartawan, Kamis (1/4/2021).
Ngabalin Gerah, Urusan PD Dikaitkan KSP
Tenaga ahli KSP Ali Mochtar Ngabalin meminta semua pihak berhenti mengaitkan urusan Partai Demokrat dengan jabatan Moeldoko sebagai KSP.
"Saya mau bilang supaya berhentilah menyebut KSP Moeldoko, KSP Moeldoko, harus berhenti Pak SBY maupun siapa pun Demokrat itu harus berhenti, karena tidak ada kewenangan untuk bisa menyebutkan KSP Moeldoko itu," kata Ngabalin kepada wartawan, Kamis (1/4/2021).
Ngabalin mengatakan pihaknya gerah akan hal itu. Dia bahkan menyebut kemungkinan untuk melakukan perlawanan.
"Sekali lagi, karena pasti sebagai orang dari KSP lama-lama kita bisa melakukan perlawanan, jangan menyebut KSP Moeldoko, KSP Moeldoko, tidak ada hubungannya KSP dengan Pak Moeldoko," ujarnya.
Meski begitu, Ngabalin mengatakan siapa pun boleh mengeluarkan pendapat. Namun keputusan mengundurkan diri ada di tangan Moeldoko.
"Siapa saja boleh berteriak, dia mau minta Pak Moeldoko mundur, dia mau bilang kepada presiden memberhentikan Pak Moeldoko terserah dia, tapi ingat budaya kita ini jangan dipakai budaya pengecut, nggak usah pengecut. Tidak boleh membiasakan diri desak mendesak itu nggak boleh, karena ini kan prosesnya nyata terbuka dan transparan," ujarnya.
Source: Silahkan Klik Link Ini
Diterbikan: oposisicerdas.com
Foto: Moeldoko (Agung Pambudhy/detikcom)
Kegagalan Kudeta Demokrat Berujung Desakan Moeldoko Mundur dari Jabatan
Reviewed by Oposisi Cerdas
on
Rating:
Reviewed by Oposisi Cerdas
on
Rating:
Bukan Moeldoko akan tetapi Panitia Pelaksana, pemerintah takut.
BalasHapusKita telah anjurkan AHY memerintahkan DPC dan DPD untuk menuntut Peserta yg hadir di KlB terkait dengan Pemalsuan Mandat.
Terbukti itulah administrasi pendaftaran yang tidak terlengkapi. Dan salah satunya lagi Bahwa Pelaksanaan KLB terbukri tidak ada pelaksanaannya atau izin sesuai pernyataan Gubsu dan Bupati Deli Serdang.
Tidak perlu mundur dari KSP jika udah selesai, karena mungkin Pak Moeldoko bukan karena ambisi tapi ada desakan pihak lain untuk mengikuti permintaan Jhonny Allen Marbun dkk.dan ini merupakan kesalahan besar Jhonny Allen Marbun agar segera mundur dari DPRRI, karena tak layak lagi sebagai orang yang tidak taat kepada Partai.semoga partai partai harus fokus dengan kepentingan rakyat, sekarang dirasakan bagaimana roda perekonomian, bagaimana sosial budaya , bagaimana pendidikan, dan perlu ditinjau undang undang ke karantinaan, tidak sesuai dengan pancasila dan UUD 1945 dalam penerapannya, terlebih ada desakan dari WHO terutama menangani vandemi Covid 19. Kita membangun kesehatan masyarakat selama ini yah 7 tahun ini bukan mampu dan dapat menyelesaikan covid 19, harus mengorbankan ekonomi, mengorbankan Anggaran melalui revopusing, mengorbankan pendidikan, sosial budaya dan pelaksanaan beribadah yang sangat terganggu, padahal dengan program kita bidang kesehatan dan pendidikan sungguh luar biasa 15 % anggaran setiap tahunnya, harusnya semua bidang kesehatan baik alkes maupun jasmani rohani dari masyarakat harusnya tahan terhadap covid, artinya kesehatan masyarakat 90% ada kekuatan daya tahan tubuh dengan anggaran kesehatan jasmani.bukan rakyat yang dibawa ke ranah hukum.
BalasHapus