Kubu Moeldoko Tuding Organisasi Radikal Nyaman Berlindung di Balik SBY

Juru bicara Partai Demokrat kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad menyebut paham radikal tumbuh subur pada masa kepemimpinan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY. Sehingga mengakibatkan banyak kasus intoleransi terjadi di era SBY.

"Semasa SBY menjadi Presiden, diakui bahwa paham radikal tumbuh subur dan seakan akan mendapat tempat di Indonesia," kata Rahmad dalam keterangan tertulisnya, Senin (29/3/2021).

Selain mengakibatkan berkembangnya sikap intoleran, menjamur hoaks serta fitnah-fitnah pun turut menjadi hal yang lumrah akibat adanya paham radikal yang tidak dicegah ketika itu.

"Yang kasihan adalah masyarakat luas yang disuguhi informasi yang menyesatkan," ujarnya.

Lebih lanjut, kata Rahmad, ketika organisasi radikal dibubarkan oleh pemerintahan Joko Widodo, pihaknya mendeteksi kalau organisasi itu mencari tempat berlindung ke partai Demokrat. Menurutnya organisasi berpaham radikal itu merasa nyaman dengan Demokrat.

"Setidaknya, kelompok radikal itu merasa nyaman dengan Partai Demokrat. Apalagi jika dikasih ruang untuk masuk ke dalam legislatif, maka itu akan membahayakan masa depan Indonesia," tuturnya.

Karena itu lah, kata dia, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mau memimpin partai Demokrat. Menurutnya, Moeldoko berani mengambil resiko supaya Demokrat terhindar dari pengaruh-pengaruh radikal yang akan membahayakan masa depan bangsa dan negara.

Rahmad tidak masalah apabila isu adanya eks organisasi radikal di dalam tubuh partai berlambang mercy itu lantas dibantah oleh pendukung SBY dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Tetapi ia hanya mengingatkan akan adanya fakta sejarah yang mengungkap kelompok radikal tengah berlindung di balik SBY.

"Yang kami lihat adalah fakta sejarah dimana kelompok radikal saat ini berusaha mencari tempat berlindung dan kelihatannya kelompok radikal itu nyaman berada di belakang bayang-bayang SBY," tudingnya.

Source: Silahkan Klik Link Ini

Diterbikan: oposisicerdas.com

Foto: Juru bicara Partai Demokrat kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad/Net