PDIP Tolak Hukuman Mati Bagi Koruptor, Politikus Demorkat: Sebagai ‘Juara’, Wajar Mereka Menolak
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan sikap mereka yang
menolak hukuman mati bagi koruptor seperti yang diwacanakan Presiden Joko
Widodo (Jokowi).
Sikap PDIP itu, kemudian di sindir oleh Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat
Yan Amarullah Harahap.
“Sebagai ‘juara’, wajar mereka menolak,” kata Yan Harahap dikutip
fajar.co.id di akun Twitternya, Sabtu (13/2/2021).
Sebagai ‘juara’, wajar mereka menolak.
— 𝕐𝕒𝕟 𝔸. ℍ𝕒𝕣𝕒𝕙𝕒𝕡 (𝐘 𝐀 𝐇) (@YanHarahap) February 13, 2021
-
PDIP Tolak Hukuman Mati Koruptor: Kita Harus Rawat Kehidupan https://t.co/YpqfHT5qCR
Tak disebutkan ‘juara’ yang dimaksud Yan Harahap. Apakah juara soal
perolehan suara di Pemilu atau dalam hal tindakan korupsi.
Seperti diketahui, kasus korupsi terbaru yang mendera kader partai besutan
Megawati Soekarnoputri itu adalah kasus bantuan sosial (Bansos) Covid-19.
KPK menjerat mantan Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara. Baru-baru ini
beredar kabar yang menyebutkan bahwa dua politikus PDIP, Herman Hery dan
Ihsan Yunus, diduga memperoleh kuota terbesar proyek bantuan sosial hingga
mencapai Rp3,4 triliun.
KPK juga telah menetapkan tersangka Bupati Banggai Laut, Wenny Bukamo dalam
operasi tangkap tangan (OTT), Kamis siang (3/12/2020). Wenny yang juga DPC
PDIP Kabupaten Banggai Laut.
Kader PDIP lainnya yang juga dicokol KPK adalah Wali Kota Cimahi, Ajay
Muhammad Priatna. Ajay juga merupakan Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Cimahi
ditangkap KPK dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan pembangunan Rumah
Sakit di Cimahi, Jumat (27/11/2020).
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan
semua pihak tidak boleh menjadi penentu kehidupan seseorang. Meski begitu,
pihaknya sepakat esensi dari korupsi adalah membunuh kemanusiaan.
“Untuk hal yang menyangkut dengan kehidupan seorang manusia tersebut, kita
harus hati-hati karena kita bukan pemegang kehidupan atas orang per orang.
Kita harus merawat kehidupan itu,” kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta,
Rabu (11/12/2020).
Namun, dia mengatakan hukuman terberat bagi koruptor bukan dengan cara
membunuhnya.
Dia menganggap koruptor tetap harus dihukum berdasarkan tingkat korupsinya.
Terlebih, semangat pendirian Indonesia adalah untuk melindungi segenap
bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, termasuk melindungi kehidupan
warganya.
“Jadi PDIP merasa bahwa dengan jalan koruptor dimiskinkan, bahkan ada
koruptor yang kemudian menerima hukuman karena dia adalah pejabat negara
melakukan kerusakan sistemik ada yang dilakukan hukuman seumur hidup itu
jauh lebih relevan,” ujarnya.
Source:
Silahkan Klik Link Ini
Diterbikan: oposisicerdas.com
Foto: Yan Harahap. (Foto: Twitter)
PDIP Tolak Hukuman Mati Bagi Koruptor, Politikus Demorkat: Sebagai ‘Juara’, Wajar Mereka Menolak
Reviewed by Oposisi Cerdas
on
Rating:
Tidak ada komentar