Lumpuhnya Militer Myanmar saat PNS Mogok Kerja

Pemerintahan di bawah militer Myanmar mulai terguncang setelah para Pegawai Negeri Sipil (PNS) menolak untuk bekerja dengan militer. Kehadiran para pegawai yang mogok kerja semakin memperkuat gerakan pembangkangan sipil untuk melumpuhkan birokrasi di bawah militer.

"Militer perlu membuktikan bahwa mereka dapat mengelola negara dengan baik sebagai pemerintah. Namun jika kita ... pegawai negeri tidak bekerja, rencana mereka untuk mengambil alih kekuasaan akan gagal," kata Thida, seorang dosen yang meminta untuk menggunakan nama samaran, seperti dilansir AFP, Jumat (26/2/2021).

Selain pegawai, sejumlah petugas medis dan pekerja di berbagai sektor juga turut andil dalam aksi mogok kerja massal melawan pemerintahan militer. Banyak dari mereka sekarang bersembunyi untuk menghindari penangkapan oleh militer.

"Hampir sepertiga dari rumah sakit negara tidak lagi berfungsi," kata pemimpin militer Min Aung Hlaing minggu ini.

Sejak aksi mogok massal dilancarkan, pemerintahan mulai goyah sehingga militer tidak dapat memungut pajak, mengirimkan tagihan listrik, melakukan tes COVID-19 atau sekedar menjalankan pemerintahan.

Momok krisis keuangan - yang sudah muncul karena pandemi dan penurunan investasi asing - kian mengancam pemerintahan di bawah militer Myanmar.

Belum diketahui jumlah pasti para pekerja yang melakukan mogok massal. Sebuah survey Crowdsourced menemukan, pegawai dari 24 Kementerian turut terlibat dalam aksi itu. Menurut pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Myanmar memperkirakan tiga perempat pegawai negeri melakukan pemogokan.

Seperti yang dimuat di media pemerintah pada Selasa (23/2) Min Aung Hlaing mencela profesional medis yang dianggap gagal melakukan tugas. Dia juga mengisyaratkan akan memberikan hadiah uang tunai kepada dokter dan guru yang tetap bekerja.

Selain itu, seluruh pekerja, sopir dan administrator pemerintah dipecat karena absen dari pekerjaan.

Source: Silahkan Klik Link Ini

Diterbikan: oposisicerdas.com

Foto: Aksi mogok kerja turut mewarnai drama kudeta Myanmar (Foto: BBC World)