Anis Sentil Pemerintah Pusat Terkait Wacana Zakat Pengganti Pajak

Wacana Pemerintah Pusat terkait zakat sebagai pengganti pajak disorot berbagai kalangan. Rencana ini perlu dikaji mendalam dengan mempertimbangkan banyak hal.

“Membutuhkan kajian kebijakan lebih mendalam dengan mempertimbangkan keragaman serta perlu analisis yang lebih detail,” jelas Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati dalam keterangannya kepada Pojoksatu.id di Jakarta, Minggu (1/11/2020).

Menurut Anis dalam memutuskan wacana tersebut diperlukan juga political will dari semua stekholder pemerintahan.

“Kebijakan zakat sebagai pengurang pajak juga membutuhkan political will dan dukungan penuh dari pemerintah dan kekuatan-kekuatan politik sertakan stakeholder lainnya,” ungkapnya.

Ia pun tak menampik bahwa zakat sebagai pengganti pajak merupakan wacana lama yang dibahas oleh pemerintah.

Namun, lanjut anak buah Ahmad Syaikhu itu hingga sekarang belum ada kata sepakat dalam hal itu.

Selain itu, tambah Anis Pemerintah juga perlu membuat desain perencanaan pembangunan nasional.

Tujuannya adalah untuk mensinergikan kebijakan yang kokoh untuk optimalisasi seluruh potensi uang negara.

“Pemerintah perlu membuat disain perencanaan pembangunan nasional dan sinergi kebijakan yang kokoh untuk optimalisasi dan sinergi seluruh potensi keuangan negara,” ujarnya.

“Keuangan publik negara, keuangan sosial Islam, dan dana-dana sosial masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengentasan kemiskinan harus disinergikan dengan baik sebagaimana diamanatkan UUD 1945,” pungkasnya.

Source: pojoksatu

Diterbikan: oposisicerdas.com

Foto: Presiden Joko Widodo saat memimpin ratas (Foto: Instagram/@jokowi)