Cekcok Hebat, Fadli Zon ke Prof Henri: Enggak Mutu Banget Omongannya

Baca Juga

Pemerintah sedang menanti stok vaksin COVID-19 buatan China untuk masyarakat di Tanah Air. Namun, masih ada suara yang mempertanyakan kesiapan vaksin tersebut sebelum disuntikkan ke jutaan masyarakat Indonesia.

Hal ini jadi pembahasan dalam acara Indonesia Lawyers Club tvOne “Menunggu Vaksin Covid-19: Antara Harapan & Kecemasan”. Salah satu yang mengkritisi pengadaan vaksin ini adalah politikus Gerindra yang juga anggota DPR, Fadli Zon.

Fadli pun terlibat adu debat dengan staf ahli Menteri Komunikasi dan Informatika, Prof Henri Subiakto. Awalnya, Henri bicara sudah mendengarkan beberapa argumen dalam diskusi Indonesia Lawyers Club karena dirinya sebagai pembicara terakhir.

Menurutnya, dari suara pemerintah dan teman di DPR sama-sama harus ada kehati-hatian dalam pengadaan vaksin COVID-19.

“Jadi, kita lihat dalam diskusi ini ada kehati-hatian dari pemerintah juga. Ada keinginan dari teman-teman DPR supaya kita harus hati-hati juga,” kata Henri mengawali pembicaraannya yang dikutip VIVA pada Rabu, 28 Oktober 2020.

Dia menyebut persoalan COVID-19 sebagai masalah serius karena menyangkut kemanusiaan. Hal ini merujuk kasus meninggal di Tanah Air sudah banyak. Pun, kasus meninggal di dunia sudah menembus lebih 1,2 juta orang. Henri heran dengan persoalan yang serius ini justru di Tanah Air marak hoax.

“Ini persoalan kemanusiaan yang luar biasa. Tapi, di negara kita masih banyak hoax yang beredar dan juga diskomunikasi-diskomunikasi yang terjadi. Hoax itu kami catat di pandemi ini ada 2.031 hoax dan diskomunikasi,” ujar Henri.

Ia menyoroti hoax karena disengaja untuk dimanipulasi seperti fenomena di pilpres dengan maraknya hoax berbau politik. Namun, saat ini tak terjadi event politik tapi malah meningkat hoax.

Fadli pun mempertanyakan maksud Henri soal hoax. Kemudian, Henri menjawabnya dengan memberikan contoh.

“Contoh lain vaksin bisa mengubah DNA, akan membuat mandul dan sebagainya, banyak lainnya,” kata Henri menjawab Fadli.

“Itu bukan hoax pak, itu namanya ruang percakapan diskusi di antara para ahli,” ujar Fadli memotong penjelasan Henri.

Henri kembali menjelaskan soal adanya hoax dan diskomunikasi. Sebab, orang yang bercakap-cakap tak memiliki kompetensi malah dari latarbelakang politik.

“Ya makanya saya katakan ada hoax dan diskomunikasi. Persoalannya orang yang bercakap itu bukan kompetensinya. Seperti kasus thermo gun berbahaya bagi kesehatan manusia karena yang berbicara adalah bukan ahli kesehatan. Bukan terkait ahli di infra merah. Tapi, yang bicara adalah politisi,” jelas Henri.

Mendengar penjelasan Henri, lagi-lagi Fadli yang kurang puas mendengar memotongnya.

“Saya potong sedikit, kenapa bisa terjadi hoax, itu karena pemerintah gagal berkomunikasi menyampaikan ini kepada rakyat. Itu persoalannya. Karena kegagalan itu, orang tak ada kepastian. Itu juga bagian dari public distrust,” balas Fadli.

Bagi Fadli, berbicara di ruang publik seperti polemik disinfentan sebenarnya tak ada masalah. Kata dia, hal itu biasa saja.

Henri pun menepis anggapan pemerintah telah gagal dalam menyampaikan komunikasi publik ke masyarakat. Ia mengingatkan pandemi ini terjadi di dunia global, bukan hanya Indonesia.

Menurutnya, pemerintah menerima masukan. Tapi, ia meminta persoalan kemanusiaan ini jangan dikaitkan dengan persoalan politik.

“Karena semua ini sekarang yang namanya pemerintah di seluruh dunia ini. Katakanlah trial and error, kita sedang menyesuaikan persoalan ini, mencoba persoalan baru. Yang namanya COVID-19 ini persoalan baru, yang namanya vaksin juga persoalan baru,” tutur Henri.

Fadli lagi-lagi tak puas dengan penjelasan Henri. Ia mempertanyakan hoax politik ala Henri.

Ia merasa bingung dengan istilah tersebut sehingga meminta Henri memberikan contoh hoax politik.

“Menganggap pemerintah contohnya vaksin itu akan merugikan pribumi, sampai dijadikan kasus dan ditangkap,” tutur Henri.

“Aduh ini kok enggak mutu banget omongannya, coba yang jelas tentang politik tadi,” sergah Fadli merespons Henri.

Henri menjelaskan setiap hoax yang dilaporkan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan diproses dan dikaji. Setelah itu, didata dan diberi stempel.

“Itu mungkin stempelnya salah kali pak. Ini kan negara demokrasi, orang boleh bercakap-cakap,” jawab Fadli.

“Kalau kita berbicara, berpendapat, itu boleh, tapi kalau kemudian untuk memprovokasi orang untuk membenci, tidak mempercayai lembaga-lembaga negara, itu sesuatu dalam demokrasi pelemahan terhadap institusi,” jelas Henri.

Source: viva

Diterbikan: oposisicerdas.com

Foto: Fadli Zon debat dengan Prof Henri Subiakto (TVOne)